OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKALONGAN)

Abstract

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. Sistem peradilan pidana anak mengatur secara jelas dan tegas peran BAPAS. Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang Pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana. Perubahan peran pejabat Pembimbing Kemasyarakatan tersebut penting untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012, hambatan-hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan upaya mengatasi hambatan–hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis secara kualitatif. Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Pekalongan, yaitu pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana dan prasarana serta Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana anak dengan BAPAS. Hambatan-hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan, yaitu adanya dua peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus untuk Pos BAPAS. Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana prasarana dan anggaran khusus Pos BAPAS. Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Optimalisasi, Sistem Peradilan Pidana Anak. FAKULTAS