TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN

Abstract

Pelaksanaan kewajiban divestasi saham di Indonesia telah diatur dengan beberapa peraturan yang berganti-ganti. Produk hukum terbaru Pemerintah yang juga mengatur mengenai kewajiban divestasi adalah PP No.1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus penulisan ini adalahmengenai bagaimana penerapan kewajiban divestasi saham perusahaan modal asing di bidang pertambangan dan akibat hukum apabila persentase saham yang harus di divestasikan tidak mampu dibeli oleh peserta nasional karena keterbatasan modal yang dimiliki baik sejak awal penawaran divestasi ataupun selama perjalanan waktu divestasi saham. Penulisan hukum ini menggunakan metodologi yuridis normatif melalui studi dokumen dan literatur serta melakukan penelitian terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang dan membandingkannya dengan teori-teori serta hukum yang berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakjelasan regulasi menyebabkan para pelaku usaha dan peserta nasional menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan berakibat pada ketidakpastian hukum yang berujung kepada tidak terserapnya seluruh persentase saham yang di divestasikan. Pemegang kontrak karya, IUP, atau IUPK tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur oleh hukum positif dikarenakan tidak terbelinya divestasi saham bukan karena kesalahan pemegang ijin, melainkan pada peserta nasional. Kata Kunci: Divestasi Saham, PP No.1 Tahun 2017, Kontrak Karya, IUP, IUPK