TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KLAIM ASURANSI JIWA YANG DITOLAK KARENA BELUM TERBITNYA POLIS ASURANSI (Studi Kasus Putusan No. 20/Pdt.G/2010/PN.PTK)

Abstract

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara. Berdasarkan fungsi dan tujuan perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak. Tentunya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank karena dana masyarakat merupakan darah bagi berjalannya kegiatan usaha perbankan. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat dikatakan bahwa kesehatan bank tersebut sangat baik, sehingga untuk menjaga tingkat kesehatan tersebut bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, dalam kenyataannya, masih saja terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan, salah satunya adalah penerbitan deposito fiktif oleh karyawan Bank Internasional Indonesia (BII). Permasalahan yang terjadi dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian serta bagaimana tanggung jawab bank atas pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sehingga berdasarkan analisis dan pengumpulan data yang dilakukan dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian disebabkan karena kurangnya pengawasan bank dalam menjalankan peraturan perundangan-undangan yang mengakibtakan bank harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Kata Kunci : Perbankan, Prinsip kehati-hatian, Tanggung jawab bank