FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Abstract

ABSTRAK FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di peradilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaries dan bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaries adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatanganinya pasti bukan orang lain. kedudukan hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas.