STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

Abstract

Perkawinan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat . Globalisasi informasi , ekonomi , trasportasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasidari satu negara ke negara lain,menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda buaya ,agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara ataupun tetap, sehingga timbullah apa yang dinamakan dengan Perkawinan Campuran. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas perkawinan campuran, tetapi hukum di Indonesia yang berkitan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan WNI. UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1 ) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan campuran adalah status hukum anak dalam Perkwinan campuran. Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan , status anak dihubungkan dengan hukum sang Ayah , dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Ibunya. Status hukum anak tersebut mengikuti kewarganegaraan Ayahnya. Status hukum anak dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA mengikuti kewarganegaraan Ayah dan Ibunya. Status hukum anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut ditambah waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, barulah si anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya. Kata Kunci : Perkawinan Campuran , Status Hukum Anak