PARTISIPASI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLRES JEPARA

Abstract

Peran Polri untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga norma-norma ini, sehingga dapat tercipta kondisi yang aman dan tertib didalam masyarakat. Salah satu agenda reformasi di tubuh kepolisian negara Indonesia adalah membangun aspek struktural, instrumental, dan kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Perpolisian masyarakat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjamin adanya perlindungan dan HAM. Landasan Perpolisian Masyarakat adalah kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat yang patuh hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat mau membantu polisi dalam memerangi kejahatan, bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat juga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat secara kreatif. Salah satu bentuk dari perpolisian masyarakat adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan cara perlibatan setiap anggota Polisi secara totalitas dalam kehidupan masyarakat untuk penyelesaian tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pelaksanaan partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di dalam masyarakat di wilayah Polres Jepara khususnya di Desa Srikandang dan Papasan dilakukan oleh FKPM dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan humanis. Penyelesaian dilakukan secara mediasi penal agar dapat tercapai suatu kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersifat win-win solition. Hambatan yang ditemui oleh FKPM dalam melaksanakan partisipasinya dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang utama yang dialami oleh FKPM Desa Srikandang dan Papasan adalah hambatan internal yaitu dalam hal dana operasional FKPM dan keterbatasan SDM. Hambatan lainnya adalah hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah daerah terhadap palaksanaan FKPM. Kata Kunci : perpolisian masyarakat, tindak pidana, mediasi penal