IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Abstract

Paket Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya merumuskan model implementasi kebijakan Pelayanan Teradu Satu Pintu (PTSP) yang idial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi: 1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan; 2) Aspek pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan; 3) Model implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus ini fenomena dimana obyek penelitian PTSP di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sesuai dengan rumusan masalah, analisis dokumen dan observasi lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, teknik analisis data diproses dalam pengumpulan data adalah dengan mereduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan kebijakan PTSP namun dalam implementasinya pelimpahan wewenang izin terjadi GAP antara BP3MD dengan SKPD teknis, dari 157 izin baru 52 izin yang dilimpahkan ke PTSP. Aspek pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan: 1) kecenderunga sikap pemerintah daerah dan implementor, 2) komunikasi koordinasi PTSP dengan SKPD teknis terjadi egosektoral 3) sumber daya kurang memadai yang memahami teknik informasi (TI) terbatas, 4) struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) agar sesuai dengan janji layanan. Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah, 1) memperbaiki transmisi kebijakan pelimpahan wewenang agar jelas, 2) memperbaiki kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan, 3) frahmentasi dukungan sikap pemerintah daerah tentang komitmen pimpinan, 4) meningkatkan dukungan pemerintah berkomitmen dalam pelimpahan wewenang. Dari Hasil pembahasan bahwa Implementor BP3MD dengan SKPD tenis terkait dengan pelayanan perizinan Secara Prosedural koordinasi antar SKPD mengalami kendala dimana terjadi GAP, karena masing-masing SKPD mempunyai penerapan aturan sendiri yang penafsirannya berbeda beda tidak sinkron. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.