STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Abstract

Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Promotor Prof. Dr. Dra. Sri. Suwitri, MSi; Co Promotor I Prof Drs. Y. Warella, MPA., PhD; Co Promotor II Dr Kismartini, MSi. Pengelolaan keuangan adalah bagian penting dari administrasi publik. Kebijakan keuangan negara untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain dijembatani dengan laporan keuangan. Paket undang-undang tentang keuangan negara telah memerintahkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar mengimplementasikan akuntansi basis akrual pada 2008. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual baru diterbitkan pada 2010 yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kota Semarang adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang sudah mengimplementasikan akuntansi basis akrual bahkan sebelum SAP berbasis akrual diterbitkan. Sementara itu, perkembangan teori implementasi kebijakan menghadapi isu-isu terkait kualitas yang masih dipertanyakan (Paudel, 2009). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah seperti tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi implementasi kebijakan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kota Semarang; 2) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi aspek pendukung dan aspek penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan SAP berbasis akrual; 3) mendeskripsikan model implementasi kebijakan SAP berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Kota Semarang; dan 4) menyusun model implementasi kebijakan SAP berbasis akrual yang direkomendasikan bagi Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dimana Peneliti sendiri adalah sebagai instrumen dari penelitian. Strategi analisis data mengadopsi pemikiran Robert K Yin (1984) yaitu dengan logika penjodohan pola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan kebijakan SAP berbasis akrual dan implementasinya cenderung semakin baik meskipun menghadapi hambatan. Implementasi pada Pemerintah Kota Semarang didukung oleh beberapa aspek berikut: 1) dukungan dari pihak internal serta pihak eksternal namun Pemerintah Pusat justru kurang mendukung; dan 2) efektivitas fungsi moitoring dan evaluasi selama proses implementasi untuk memperbaiki implementasi. Pemerintah Kota Semarang juga menghadapi hambatan yaitu: 1) komunikasi kebijakan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak konsisten; 2) sumber daya yang kurang memadai baik SDM, sistem informasi keuangan maupun wewenang dan 3) fragmentasi yang tidak didukung fungsi koordinasi yang efektif serta SOP yang tidak sesuai dengan SAP akrual. Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah: 1) memperbaiki alat transmisi dan kebijakan agar dikomunikasikan dengan jelas, lengkap dan konsisten; 2) memperbaiki kompetensi SDM dan sistem informasi keuangan serta kecukupan wewenang; 3) fragmentasi agar didukung koordinasi yang efektif dan SOP agar sesuai SAP akrual; serta 4) meningkatkan dukungan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kata kunci: akrual, implementasi kebijakan, laporan keuangan