IMPLEMENTASI AREA WAJIB KONDOM 100% TERHADAP WANITA PEKERJA SEKSUAL DI RESOSIALISASI ARGOREJO KOTA SEMARANG

Abstract

Pada tahun 2013, Kota Semarang menempati peringkat pertama dengan kasus HIV tertinggi di Jawa Tengah. Resosialisasi Argorejo sebagai kawasan prostitusi menetapkan Area Wajib Kondom untuk mengimplementasikan penggunaan kondom 100% dari tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi sistem Area Wajib Kondom di Resosialisasi Argorejo dilihat dari aspek input, proses dan output. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaksana dan wawancara dengan kuesioner kepada WPS. Populasi yang diteliti 22 informan utama terdiri dari 9 Pengurus Resosialisasi, 1 Peer Educator, 3 Pokja Lokasi, 6 Petugas Kesehatan serta 3 Mucikari dan 6 informan triangulasi terdiri dari Ketua Resosialisasi Argorejo, Petugas Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kepala Puskesmas Lebdosari, dan anak asuh masing-masing Mucikari. Untuk responden kuantitatif berjumlah 90 WPS yang dipilih menggunakan teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kondom konsisten dengan pelanggan sebesar 64,4%, pelaksanaan Area Wajib Kondom yang baik sebesar 63,3%, dukungan baik dari Peer Educator sebesar 56,7%, Petugas Kesehatan sebesar 63,3%, Mucikari 51,1%, akses pelatihan dan penyuluhan sebanyak 71,1% dan ketersediaan kondom 63,3% sudah baik. Dari aspek proses, perencanaan dilakukan dengan tidak sistematis dan tidak jelas job description terkait dengan pemakaian kondom 100% policy. Supervisi sudah dilakukan untuk WPS dan mucikari oleh Pengurus Resosialisasi, namun belum ada supervisi yang berlaku untuk pengurus tersebut. Monitoring sudah dilakukan oleh petugas Area Wajib Kondom di rapat koordinasi, namun belum dilakukan secara rutin. Sementara evaluasi sudah dilakukan namun belum ada tindak lanjut yang sistematis. Dari segi input, jumlah SDM belum memadai dan ada yang belum mendapatkan pelatihan untuk bekerja di Resosialsiasi Argorejo. Pendanaan swadaya menghambat pelaksanaan terutama pada tes skrining IMS dan VCT dan belum ada SOP tertulis yang berlaku. Penyediaan dan penyebaran kondom sudah berjalan dengan baik, namun belum ada sanksi tegas yang diberlakukan untuk pelanggan yang tidak menggunakan kondom. Saran yang direkomendasikan yaitu menambah jumlah SDM sesuai kompetensi, wajib mengikuti pelatihan untuk menjadi pengurus, perlu adanya SOP tertulis, perlu adanya sanksi yang tegas dan terlaksana, mempererat hubungan antar instansi terkait, serta peninjauan ulang penetapan BLUD Kata Kunci: WPS, penggunaan kondom, implementasi