IMPLEMENTASI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat (3) disebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak ekonomi sebagai objek jaminan pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada perjanjian fidusia terjadi pertukaran data mengenai hak cipta, pasal 7 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta memiliki informasi elektronik maka pengalihannya juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang terkait tentang informasi dan transaksi elektronik serta menganalisis problematika yang akan timbul dalam Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan jenis data berupa data sekunder serta teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia dengan syarat harus memiliki nilai ekonomis, telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan sehingga memiliki sertipikat hak cipta dan kepemilikannya dapat dialihkan. Hak cipta sebagai jaminan fidusia harus dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga lahir sertifikat jaminan fidusia. Debitor dan kreditor dalam melaksanakan pertukaran informasi elektronik hak moral wajib berlandaskan asas-asas sesuai dengan pasal 3 UU ITE. Problematika hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah kreditor kesulitan menilai hak ekonomi dan saat debitor wanprestasi hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak dapat disita karena hak eksklusif yang dimiliki. Disarankan adanya pihak ketiga sebagai lembaga penilai penjaminan Hak Cipta kemudian dibuat suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur bagaimana pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia serta peraturan perbankan sebaiknya menyebutkan secara jelas bahwa hak cipta adalah salah satu objek jaminan.