IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI KOTA BATAM

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI KOTA BATAM Salah satu karya cipta yang merupakan HKI dan perlu mendapat perlindungan hukum adalah program komputer, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Namun pada kenyataannya marak terjadi Pelanggaran atas hak cipta program komputer tersebut yang dilakukan oleh para penjual komputer, dengan cara menginstall atau memasukkan program komputer seperti windows tanpa memiliki lisensi dari Microsoft sebagai pemegang hak cipta yang terjadi di Kota Batam. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap program komputer di Kota Batam?; (2) Bagaimanakah Efektifitas Otoritas di Kota Batam dalam melakukan penanganan peredaran program komputer (software) ilegal? Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan menyimpulkan: (1) Implementasi perlindungan hukum terhadap Program Komputer di Kota Batam, belum memberikan hasil yang maksimal serta tindakan hukum yang tegas kepada pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Program Komputer di Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta Program Komputer di Kota Batam, penyebabnya adalah antara lain, belum di buatnya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang HKI di Kota Batam, tidak adanya bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kota Batam atas perlindungan hukum terhadap program komputer sebagai salah satu HKI sebagaimana diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hambatan di tersebut, menjadi penghambat pengimplementasian Perlindungan Hukum terkait atas Karya Cipta Program Komputer di Kota Batam. (2) Efektifitas Otoritas Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan penanganan peredaran Program Komputer (software) ilegal di Kota Batam sudah cukup efektif pada perusahaan atau instasi yang besar karena mereka takut dengan sanksi yang diberikan, tetapi untuk hal-hal yang kecil seperti penjual komputer, pengelola atau pelaku usaha warnet yang kecil-kecil dan para pengguna program komputer individu masih kurang optimal. Kendalanya adalah kurangnya sosialisasi hukum HKI Program Komputer yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, keterbatasan jumlah personil dan juga keterbatasan pemahaman personil penegak hukum tentang program komputer, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat.