PENURUNAN STATUS KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL MILIK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (Analisis Penurunan Hak Milik Menjadi HGB Menurut PP No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mendapatkan Hak Milik)

Abstract

ABSTRAK PENURUNAN STATUS KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL MILIK PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (Analisis Penurunan Hak Milik Menjadi HGB Menurut PP No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mendapatkan Hak Milik) Penelitian ini dilatar belakangi oleh diterimanya Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh PT. BRI (Persero) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal dimana Kantor Pertanahan Kota Tegal mengeluarkan Sertipikat tersebut dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 1997 bukan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan Hukum yang dapat Diberikan Hak Milik. Hal tersebut sangat penting mengingat sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki akibat hukum apabila salah dalam memberikan aturan hukum dalam mengeluarkan sertipikat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bank Pemerintah yang dapat memiliki Hak Milik, mengkaji hal yang melatar belakangi penurunan hak tersebut dan akibat hukum apabila terjadi penurunan hak atas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif secara kualitatif menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. BRI merupakan Bank Pemerintah dengan 70% saham dimiliki oleh Negara dan dapat memiliki hak milik berdasarkan Pasal 21 UUPA dan PP No 38 Tahun 1963 dan Kantor Pertanahan Kota Tegal telah melakukan kesalahan dalam menerapan aturan hukum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 143 tanggal 3 Maret 2010. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Pemerintah atau Badan Hukum yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, dapat memiliki Hak Milik. Penurunan Hak Milik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal terhadap Hak Milik PT.BRI (Persero) adalah kurang tepat karena Kantor Pertanahan Kota Tegal salah menerapkan aturan hukum. Kantor Pertanahan Kota Tegal seharusnya merujuk kepada PP No 38 Tahun 1963 bukan PMA No 16 Tahun 1997. Atas Kesalahan tersebut maka PT. BRI (Persero) harus melepaskan Hak Guna Bangunan tersebut dan dimohonkan kembali menjadi Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Tegal.