KONSEKUENSI PERKAWINAN CAMPUR ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA DAN KEWENANGAN BERTINDAK (Studi Di Wilayah Kerja PPAT di Kupang Nusa Tenggara Timur)

WILEM LOBO, S.H., WILEM (2014) KONSEKUENSI PERKAWINAN CAMPUR ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA DAN KEWENANGAN BERTINDAK (Studi Di Wilayah Kerja PPAT di Kupang Nusa Tenggara Timur). Masters thesis, UNDIP.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Perkawinan campuran antar WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia memiliki dampak hukum terhadap kedudukan suami-istri dalam kepemilikan dan kewenangan bertindak terhadap harta bersama dalam perkawinan. perkawinan campuran dapat menimbulkan status hukum baru dan dapat pula kehilangan status hukum dalam kedudukannya sebagai warga negara, akibat status hukum dalam kedudukannya sebagai warga negara tersebut berakibat terhadap kewenangan suami atau istri dalam kepemilik harta bersama dalam perkawinan campur, dan kewenangan bertindak terhadap harta bersama dalam perkawinan campur. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris yang didasarkan pada fakta-fakta dilapangan dengan spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis yang meneliti dan menggambarkan secara terperinci yang menjadi tujuan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Aturan Hukum terhadap Perkawinan Campur Antar Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Kepemilikan Harta Bersama Dan Kewenangan Bertindak, Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Konsep Keadilan dalam kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan Campur antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, implentasi aturan hukum terhadap perkawinan campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam kepemilikan harta bersama dan kewenangan bertindak sampai saat ini masih terdapat perbedaan pemahanan diantara Notaris dan PPAT selaku Pejabat umum yang berwenang membuat akta Otentik. Pengaturan terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Campur di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak mengaturnya secara khusus, demikian pula terhadap kepemilikan serta kewenangan bertindak terhadap harta bersama dalam perkawinan campur yang berupa tanah bersatus hak milik. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, perlu kiranya merumuskan aturan yang dapat mengatur harta berda dari perkawinan campur, serta mengakomodir hak-hak, dari warga negara yang terikat perkawinan campur, baik itu dalam kepemilikan maupun dalam kewenangan bertindak terhadap harta bersama dalam melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris dan PPAT.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Kata kunci : Harta Bersama, Perkawinan campuran, WNI, WNA
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57926
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:01 Nov 2017 14:53
Last Modified:01 Nov 2017 14:53

Repository Staff Only: item control page