HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DALAM BENTUK GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (PADA PD. BPR KERTA RAHARJA CIKUPA TANGERANG)

Abstract

ABSTRAK HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DALAM BENTUK GIRIK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Pada PD. BPR Kerta Raharja Cikupa Tangerang) Hak atas tanah yang belum bersertipikat dalam bentuk Girik dapat dijadikan sebagai agunan. Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diterimanya Girik sebagai agunan tersebut sejalan dengan UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, terutama Pasal 10 ayat (3) yang memberi kesempatan kepada pemilik hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang memenuhi syarat untuk didaftarkan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Maksud dan tujuan Pasal 10 ayat (3) adalah untuk memberikan Keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit tanpa memandang jaminan sudah terdaftar atau belum terdaftar, dan dari sisi kepastian hukum bahwa Girik tersebut harus didaftar lebih lanjut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan tersebut diatas dapat diambil perumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum apabila Girik sebagai jaminan tersebut tidak dilakukan proses pendaftaran lebih lanjut, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Kreditor, serta bagaimana hambatan bagi Kreditor apabila Debitor wanprestasi. Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Girik sebagai jaminan kredit Perbankan tanpa dilakukan proses pendaftaran tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan lebih lanjut, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Kreditor yang memberikan kredit kepada Debitor dengan jaminan tanah dalam bentuk Girik dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor apabila Debitor wanprestasi. Penulisan tesis ini mempergunakan analisa yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, yang di tujukan kepada Pihak PD. BPR Kerta Raharja, dan Notaris/PPAT yang bekerja sama dengan PD. BPR Kerta Raharja. Berdasarkan hasil penelitian di PD. BPR Kerta Raharja, permohonan kredit dengan hak atas tanah dalam bentuk Girik, proses pembebanan dilakukan dengan menjaminkan tanah tersebut tanpa memperosesnya menjadi Hak Tanggungan. Pihak PD.BPR kerta Raharja mengikat dengan Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokoknya dan dibuat dibawah tangan dan hanya di waarmerking oleh Notaris demi penghematan biaya dan kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai perjanjian accesoir. Girik sebagai agunan kredit tanpa dilakukannya pendaftaran lebih lanjut akan menimbulkan akibat hukum dimana Bank tidak mempunyai kepastian hukum atas objek jaminan, memberi peluang kredit macet, Bank tidak mempunyai hak preferen dan tidak dapat melakukan parate eksekusi. Begitupun Perlindungan Hukum bagi Bank secara hukum lemah karena posisi jaminan adalah jaminan umum berbeda dengan Hak Tanggungan. Girik juga akan memberikan hambatan hambatan bagi Bank dikemudian hari apabila debitor wanprestasi, baik pada saat pendaftaran di Kantor Pertanahan dan juga saat Pembuatan Akta pemberian Hak tanggungan. Disarankan kepada Pihak Bank untuk melakukan pendaftaran tanah dan Hak Tanggungan karena pendaftaran tersebut merupakan syarat mutlak untuk adanya hak tanggungan.