PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KAIN TENUN DAYA’ (Studi Tentang Potensi Kain Tenun Daya’ Desa Kab. Sintang Kalimantan Barat).

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KAIN TENUN DAYA’ (Studi Tentang Potensi Kain Tenun Daya’ Desa Kab. Sintang Kalimantan Barat) Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan hukum kain tenun Daya’ berupa Hak Cipta kepada masyarakat Daya’ Desa di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Penelitian didasarkan pada permasalahan tidak efektifnya peraturan hukum di bidang hak cipta, khusus nya pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam melindungi hasil karya masyarakat Daya’ Desa berupa kain tenun dari pembajakan atau penyalahgunaan oleh warga Negara asing, dan merosot nya kinerja dari para pengrajin kain Tenun di masyarakat Daya’ Desa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya meneliti tentang aspek normatif dari peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga meneliti tentang bekerjanya hukum di masyarakat melalui mekanisme penerapan dan penegakan. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan, sementara data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah agar masyarakat Daya’ Desa mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Sintang, agar hasil karya kain tenun yang mereka buat tidak di jiplak atau disalahgunakan oleh warga Negara asing, sehingga pemerintah harus tanggap dan memberikan perlindungan hukum yaitu mendapatkan Hak atas folklore kain tenun masyarakat Daya’ Desa. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat direkomendasikan beberapa saran antara lain: Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi segera melakukan pendaftaran HAKI Tenun Sintang ke Direktorat Jenderal HAKI dan memfasilitasi masyararakat Daya’ Desa untuk menyiasati kebuntuan di bidang perlindungan folklor, dengan cara membuat merk pada setiap karya cipta tenun untuk menambahkan ciri pembeda pada bentuk dan motif dasar kain tenun yang umum di pakai bersama.