IMPLIKASI NOMINEE ARRANGEMENT TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN AKIBAT HUKUMNYA

Abstract

ABSTRAK IMPLIKASI NOMINEE ARRANGEMENT TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN AKIBAT HUKUMNYA Praktik nominee arrangement seringkali dilakukan meskipun dalam UU Penanaman Modal, praktik nominee arrangement dilarang. Praktik nominee arrangmenet salah satunya dilakukan dengan membuat surat kuasa pengelolaan dan pengoperasian perseroan terbatas. Penelitian ini menganalisa mengenai keabsahan surat kuasa tersebut dan keabsahan status badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan nominee arrangement. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif preskriptif. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis/logis. Praktik nominee arrangement dengan pembuatan surat kuasa pengelolaan dan pengoperasian Perseroan tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Pembuatan surat kuasa pengelolaan dan pengoperasian perseroan dalam praktik nominee arrangement juga menunjukkan adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, maka surat kuasa tersebut batal demi hukum. Perseroan yang didirikan dengan nominee arrangement tidak lantas kehilangan status badan hukumnya sebagaimana perjanjian-perjanjian nominee arrangement yang batal demi hukum. Status badan hukum perseroan dapat hilang ketika perseroan dibubarkan melalui penetapan pengadilan dan telah selesai proses likuidasinya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya melarang praktik nominee arrangement dengan menggunakan perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, maka diharapkan metode praktik nominee arrangement dalam larangan tersebut diperluas. Selain itu diperlukan juga pengawasan sejak dini dari Pejabat Pelaksana dan Regulator, serta diperlukan kontribusi dan pemahaman dari masyarakat, khususnya kalangan pengusaha untuk menghindari praktik nominee arrangement.