PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( TJSP ) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ( PT ) PADA PT. SEMARANG MAKMUR

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( TJSP ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ( PT ) PADA PT. SEMARANG MAKMUR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( TJSP ) adalah suatu elemen penting dalam kerangka sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( TJSP ) bersifat wajib sesuai dengan Pasal 74 Undang - Undang Perseroan Terbatas ( UUPT ), dan Perusahaan yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma - norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( TJSP ) di PT. SEMARANG MAKMUR sesuai dengan Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 74 Undang - Undang Perseroan Terbatas ( UUPT ) tersebut. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( TJSP ) oleh PT. SEMARANG MAKMUR belum sesuai dengan pasal 74 ayat ( 2 ) Undang - Undang Perseroan Terbatas ( UUPT ), karena dana TJSP oleh perusahaan tidak dianggarkan sebelumnya ( tidak direncanakan sebelumnya ). Akibat hukum apabila pelaksanaan TJSP tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang - Undang Perseroan terbatas ( UUPT ) , sanksinya diatur lebih terperinci dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah. Sekalipun PT. SEMARANG MAKMUR telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( TJSP ) namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas ( UUPT ), karena dana TJSP tidak dianggarkan sebelumnya ( tidak direncanakan sebelumnya ). Akibat hukum pelaksanaan TJSP yang belum sesuai dengan pasal 74 UUPT tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas ( UUPT ). TJSP sebagai suatu konsep yang baru dimasukkan dalam UUPT, Pemerintah diharapkan tidak salah dalam menerapkan konsep ini.