PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MEDIA ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM

Subandi, Subandi (2014) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MEDIA ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM. Masters thesis, UNDIP.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MEDIA ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang semula merupakan pajak pusat. Penetapan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan BPHTB dengan Elektronik BPHTB (E-BPHTB) dibantu oleh PPAT sehingga PPAT mempunyai peranan penting terhadap pemungutan BPHTB dengan E-BPHTB. Rumusan masalah yang diteliti adalah peranan PPAT di Kota Batam terhadap pemungutan BPHTB dengan E-BPHTB sehubungan dengan adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PPAT di Kota Batam terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB dengan E-BPHTB serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian pada peranan PPAT di Kota Batam terhadap pemungutan BPHTB dengan E-BPHTB sehubungan dengan adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan bahwa PPAT berperan membantu Wajib Pajak mulai dari menghitung jumlah pengenaan BPHTB, melakukan peng-input-an data Wajib Pajak pada sistem E-BPHTB, membantu memenuhi segala persyaratan pembayaran BPHTB, PPAT melakukan penyetoran BPHTB dan melakukan verifikasi BPHTB. Kendala-kendala yang dihadapi PPAT di kota Batam yaitu keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak BPHTB, ketidaktahuan dan ketidakjujuran Wajib Pajak, pelaksanaan BPHTB wajib menggunakan sistem E-BPHTB, perbedaan penafsiran dasar pengenaan BPHTB antara Wajib Pajak dengan Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, terbatasnya waktu dan tempat pembayaran BPHTB serta adanya 2 (dua) aturan pelaksanaan verifikasi BPHTB yang saling bertentangan. Upaya penyelesaiannya adalah Pemerintah Daerah seharusnya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang BPHTB khususnya sistem E-BPHTB, harus adanya jalinan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), aplikasi sistem E-BPHTB harus menyediakan layanan pembayaran online system, Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam harus lebih memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak atau PPAT mengenai dasar pengenaan BPHTB, waktu dan tempat pembayaran BPHTB harus ditingkatkan serta perlunya peninjauan kembali terhadap aturan pelaksanaan khususnya mengenai verifikasi BPHTB.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) – Elektronik BPHTB.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57913
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:01 Nov 2017 13:14
Last Modified:01 Nov 2017 13:14

Repository Staff Only: item control page