TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DENGAN MEDIA TELECONFERENCE

Abstract

Abstrak Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Mengenai hal tersebut, dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 UU no 2/2014 perubahan atas UU no 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang saling berjanji, untuk dinyatakan dalam akta otentik mengenai kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan data, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta. Masalah yang dihadapai saat ini adalah timbulnya bentuk baru dalam hal pembuatan akta notaris yang makin memperbesar kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam akta yang dibuatnya. Dalam perkembangan bisnis timbul bentuk Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan belum diatur di dalam UUJN dan keadaan tersebut dapat menimbulkan suatu perubahan bagi tanggung jawab notaris dalam hal membuat akta yang seharusnya dibuat secara langsung. Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut atas masalah tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan RUPS melalui media teleconference? Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS dengan media teleconference? Metode pendekatan secara Sosio Legal, dimana pengumpulan data diperoleh dari kenyataan di lapangan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan secara sosio legal, karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum peraturan jabatan notaris dan juga hukum perusahaan. Hasil dari pembahasan masalah tersebut dapat menganalisis dan mengoptimalkan agar tanggung jawab notaris tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan dan diperlukannya peraturan pemerintah, khususnya mengenai tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Disarankan untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis, sebaiknya diterbitkan suatu peraturan tentang tanggung jawab notaris untuk membuat akta RUPS melalui media teleconference sehingga tidak ada keraguan untuk para notaris menerima tugas tersebut dan juga dapat mengetahui secara tegas bagaimana peranan dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta RUPS secara teleconference.