PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI MATARAM (STUDI PUTUSAN NO.60/Pdt.G/2011/PN.RBI jo PUTUSAN NO.98/PDT/2012/PT.MTR)

Abstract

ABSTRAK PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI MATARAM (Studi putusan no.60/Pdt.G/2011/PN.RBi jo putusan no.98/Pdt/2012/PT.Mtr) Menurut bunyi Pasal 37 Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan mengenai Peralihan Hak atas tanah melalui Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemidahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Segala bentuk perbuatan hukum baik itu hibah maupun jual beli, baik dibuat dibawah tangan maupun dihadapan Pejabat yang berwenang, yang perlu diperhatikan adalah pihak yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri memiliki kewenangan bertindak atau tidak, sehingga obyek yang dialihkan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan melalui gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sahnya perjanjian jual beli tanah setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap gugatan pihak yang berkepentingan atas penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dan penerima hibah, mengkaji dan menganalisis implikasi hukum atas obyek hibah setelah Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan untuk mengkaji serta menganalisis bentuk perlindungan dan upaya hukum Notaris/PPAT terhadap akta yang dibuatnya atas dibatalkannya akta Hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yang meneliti dan menggambarkan secara terperinci yang menjadi tujuan penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT tetap sah dan implikasi hukum sampai hari ini belum dilaksanakan eksekusi terhadap obyek hibah atas gugatan Penggugat serta bentuk perlindungan dan upaya hukum terhadap Notaris/PPAT yakni dengan melaporkan pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta, mengingat Notaris/PPAT dalam pembuatan akta telah memenuhi syarat formil. Untuk itu perlu kiranya merumuskan aturan serta mengakomodir akta dibawah tangan, baik itu dalam bentuk surat edaran maupun peraturan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Pertanahan dalam penertiban administrasi di bidang Pertanahan.