IMPLEMENTASI BERLAKUNYA PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PELAKSANAANNYA OLEH PPAT DI KABUPATEN KENDAL

Abstract

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. Dalam menjalankan jabatannya, PPAT sebelumnya wajib menggunakan blanko akta yang jenis dan bentuk akta, persiapan dan pelaksanaan pembuatannya telah diatur dalam perundang-undangan yang kelemahan utamanya adalah terjadi kelangkaan atau kekosongan blanko akta. Untuk mengatasi hal tersebut serta guna meningkatkan pelayanan pertanahan, maka pada tanggal 27 Desember 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berlakunya peraturan tersebut maka penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dilakukan oleh masing-masing PPAT serta memberikan kewenangan mutlak kepada PPAT untuk membuat akta yang merupakan kewenangannya sebagai pejabat umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, hambatan-hambatan yang muncul dan upayaupaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan berlakunya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 dan pelaksanaannya oleh PPAT di Kabupaten Kendal. Dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan masalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara 4 (empat) PPAT di Kabupaten Kendal dan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Semua data yang terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi berlakunya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 dan pelaksanaannya oleh PPAT di Kabupaten Kendal yaitu Penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dilakukan oleh masing-masing PPAT yang bersangkutan sehingga pelayanan dibidang pertanahan oleh PPAT menjadi lebih baik, menyediakan perangkat komputer dan printer yang memadai serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia karyawan PPAT, penerbitan blanko akta PPAT tidak lagi membebani APBN.