PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKAWINAN DI KANTOR PENCATAT PERKAWINAN KABUPATEN KUDUS OLEH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal itu dilakukan demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan dijelaskan mengenai pencatatan pekawinan tepatnya dalam BAB II, Pasal 2 yang menjelaskan mengenai lembaga mana yang memiliki kompetensi dalam melakukan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan diluar negeri. Menurut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan tersebut sah bilamana terdatat dalam daftar perkawinan warga Negara Indonesia di Perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut dan wajib juga dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tinggalnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan Kabupaten Kudus oleh Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar Negeri dan Bagaimanakah akibat hukum jika perkawinan diluar negeri tidak didaftarkan dikantor Pencatat Perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan Kabupaten Kudus oleh Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan diluar negeri dan akibat hukum jika perkawinan diluar negeri tidak didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, bahan hukum dan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian ditentukan secara non random sampling, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat dipahami, dimengerti dan pada akhirnya dijelaskan dari setiap masalah yang diteliti.. Berdasarkan hasil penelitian dan membahasan pelaksanaan pendaftaran perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan Kabupaten Kudus oleh Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus memnuhi persyaratan serta prosedur sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kudus. Akibat hukum jika perkawinan di luar negeri tidak didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan adalah Perkawinan harus memenuhi persyaratan. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh Negara karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.