PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM SENGKETA TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Abstract

ABSTRAK Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perjanjian pengikatan jual beli dibuat sebagai akibat belum terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang berkaitan dengan jual beli atas tanah. Permasalahan terkadang terjadi akibat wanprestasinya salah satu pihak sehingga megakibatkan pihak yang lain merasa dirugikan. Fakta-fakta yang ada di lapangan membuktikan bahwa posisi konsumen berada pada bagian yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnya belum terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh developer dan konsumen, serta perlindungan hukum terhadap pembeli dalam sengketa tanah dan bangunan akibat perjanjian pengikatan jual beli dalam prakteknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analistis, dengan subyek yang diteliti adalah para pihak yang terkait dalam kasus sengketa tanah dan bangunan akibat perjanjian jual beli, antara lain Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung, Notaris, serta para pihak yang melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat antara developer dan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan pembuatan akta jual beli. Kepastian hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli tergantung dari bentuk perjanjian itu sendiri, perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada yang dibuat secara di bawah tangan; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli dalam sengketa tanah dan bangunan akibat perjanjian pengikatan jual beli dalam bentuk penyelesaian melalui kesepakatan para pihak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melalui Pengadilan. Kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen dapat terjamin dengan adanya pemberian jaminan Bank Garansi oleh developer yang digunakan untuk menjamin agar developer memenuhi kewajibannya kepada konsumen berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.