POLITIK HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF SEJARAH HUKUM NOTARIS

Abstract

Abstrak Politik Hukum Kenotariatan Indonesia Dalam Prespektif Sejarah Hukum Notaris Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum kenotariatan dalam dinamika perkembangannya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan profesinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, sedangkan data pendukung diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Data selanjutnya dianalisis secara diskiptif kualitatif sehingga mendapatkan penjelasan yang akurat tentang politik hukum kenotariatan terkait pelayanan publik dan pentingnya peran dari lembaga pendidikan kenotariatan serta kontribusi dari organisasi ikatan notaris Indonesia pada notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran undang-undang dan kode etik oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kelalaian dari notaris. Meningkatnya permintaan jasa notaris dan jumlah notaris yang semakin banyak tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas. Untuk itu perlu dibuat kebijakan-kebijakan hukum baru yang menunjang pelaksanaan tugas profesi notaris. Peran lembaga pendidikan kenotariatan sangat penting dalam menciptakan notaris yang mempunyai integritas moral yang baik sebagai pelayan publik. Kemajuan tekhnologi mengakibatkan tuntutan pelayanan notaris yang mudah, cepat dan akurat tetapi mempunyai kepastian hukum. Pemahaman notaris terhadap aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis akan menjadikan notaris sebagai profesional yang mampu menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat. Pada aspek yuridis notaris perlu memahami semua bidang hukum baik hukum publik maupun hukum privat dan pada aspek etis ia harus memahami tentang nilai-nilai etik yang tetuang dalam Kode Etik Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar hukum profesi notaris. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diberikan saran-saran kepada berbagai pihak: 1) Pembangunan hukum kenotariatan Indonesia perlu dilakukan dengan tetap melihat pada sejarah hukum notaris di Indonesia untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat; 2 Pentingnya dibuat rekam jejak sejarah notaris sebagai bahan kajian dan informasi tentang sejarah kenotariatan Indonesia; 3) Notaris perlu terus menambah pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan menerapkan Good Notary Governance pada setiap kantor notaris.