PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 K/Pdt/2008)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 K/Pdt/2008). Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cumacuma dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harus mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan di hadapan Notaris/PPAT. Pemberian hibah ini terkadang menimbulkan sengketa jika menyangkut ahli waris. Sengketa hibah ini terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari alm. Abdullah Djoeffri sebagai orang tua angkat kepada Enny Saraswati, S.H. sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), kepada anak angkatnya. Dari pemberian tersebut Erna Mariani (ahli waris) sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) merasa kehilangan haknya, oleh karena itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan akta hibah. Permasalahan pokok yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini yaitu apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 K/Pdt/2008 telah memenuhi asas keadilan, serta bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dikaitkan dengan asas nemo plus juris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai keadilan yang termuat didalam Putusan Mahkamah Agung serta dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dikaitkan dengan asas nemo plus juris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil data penelitian pustaka yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia belum mencerminkan azas keadilan. Kedua, bahwa dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia belum mempertimbangkan asas nemo plus juris dalam amar utusannya. Seyogyanya dalam memutuskan perkara seluruh Hakim di Indonesia harus mengutamakan asas keadilan. Pluralitas aturan hukum yang ada, hendaknya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih bijaksana agar keadilan bisa tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.