PERANAN NOTARIS DALAM PROTEKSI TERHADAP PENGHINDARAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH BANGUNAN (BPHTB) PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

Abstract

ABSTRAK PERANAN NOTARIS DALAM PROTEKSI TERHADAP PENGHINDARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA PROSES JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disebut BPHTB merupakan salah satu pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada prakteknya dapat terjadi penghindaran BPHTB oleh wajib pajak, sehingga dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana praktek penghindaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses jual beli tanah dapat dilakukan. Peranan notaris sangat penting dalam meminimalisasi praktek penghindaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disamping usaha dari pemerintah daerah itu sendiri. BPHTB sangat penting untuk pendapatan pemerintah daerah, setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dijadikan sebagai pajak daerah, sehingga jika praktek penghindaran pajak tidak diminimalisasi maka pemerintah daerah berpotensi akan mengurangi pemasukan dari BPHTB. Pajak sangat penting untuk pemerintah daerah karena dengan adanya pajak dapat digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sociolegal, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Teknik analisa data dilakukan dengan analisa data kualitatif yaitu analisa data yang tidak berbentuk angka dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung. Hasil penelitian dapat diketahui penghindaran BPHTB dapat dilakukan dengan cara membuat akta kuasa jual dan dibutuhkan peranan notaris dalam proteksi penghindaran BPHTB.