PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN DENGAN PASAR MODERN DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN DENGAN PASAR MODERN DI KABUPATEN KUDUS Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dalam usaha mensejahterakan rakyatnya perlu menata sistem ekonomi kerakyatan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melindungi pasar tradisional dari persaingan dengan pasar modern dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan menegakkan hukum perundangundangan yang sudah ada untuk mengendalikan pembangunan pasar modern sehingga tidak ada yang dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah : a. Apakah keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Kudus telah memperoleh perlindungan hukum ? b. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam menata pasar modern dan pasar tradisional ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada hukum yang berlaku dan atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam metode pendekatan normatif, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan/ data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak sosial ekonomi dari kehadiran pasar modern di sekitar pasar tradisional di kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari segi sosial, yaitu berkurangnya pengunjung di pasar tradisional pada penjualan barang-barang tertentu. Dari segi ekonomi, para pedagang mengalami penurunan omset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini di Kabupaten Kudus belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur perlindungan hukum terhadap pasar tradisional. Sebagian besar pemerintah daerah belum siap untuk melaksanakan secara ketat perundang-undangan yang mengatur pasar tradisional dan pasar Modern, demikian pula pemerintah daerah Kabupaten Kudus belum siap melaksanakan perundang-undangan yang telah ada, masih banyak kelemahannya maka penulis menyarankan pemerintah daerah Kabupaten Kudus perlu menegakkan peraturan yang ada dengan tegas.