IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dalam pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tegal dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, hambatan-hambatan yang timbul dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tegal, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012, dengan sistem self assessment di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) kepada kas daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal, sebelum proses penandatanganan akta peralihan hak, telah dipenuhi. Akan tetapi kewajiban melaporkan terjadinya peralihan hak ke DPPKAD dan dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak, belum dipenuhi. Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan BPHTB di Kabupaten Tegal, yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, proses validasi yang terlalu lama sehingga menghambat proses peralihan hak selanjutnya. Dengan adanya Surat Edaran dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 diharapkan proses penandatangan akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan semakin cepat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal adalah dengan melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi secara berkala, survey lapangan dalam rangka pemutakhiran peta Zona Nilai Tanah (ZNT), melaksanakan verifikasi kantor dan lapangan untuk melakukan validasi terkait dengan pelaksanaan self assessment system, dan pembaharuan basis data melalui Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) sebagai antisipasi terhadap kecenderungan wajib pajak yang tidak melaporkan nilai transaksi riil dalam proses transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.