UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA TRADISIONAL KAIN TENUN ADAT TOLAKI DI KONAWE, SULAWESI TENGGARA

Abstract

ABSTRAK Upaya Pemerintah Kabupaten Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Tradisional Kain Tenun Adat Tolaki Di Konawe, Sulawesi Tenggara Penelitian ini mengangkat perlindungan hukum terhadap karya cipta tradisional kain tenun adat Tolaki. Kain tenun Adat Tolaki terbuat dari Sutra maupun Katun menggunakan kombinasi warna dasar hitam, putih, merah, kuning dan hijau dengan motif sama, yang disebut Siwole Mbatohu O Pitu Dula Batu (kerajaan yang wilayahnya berbentuk empat persegi, terdiri dari tujuh kementrian). Tenun adat Tolaki ini lazim dipakai oleh kaum pria dan wanita suku Tolaki dalam melaksanakan upacara-upacara adat. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji keberadaan kain tenun adat Tolaki di Konawe dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Kain tenun adat Tolaki. Oleh karena itu, penelitian menggunakan metode yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analistis, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tenun adat Tolaki dan usaha perlindungan Hukum terhadapnya. Penulis menemukan bahwa kain tenun adat Tolaki merupakan alat kelengkapan adat yang sangat penting dalam segi kehidupan masyarakat suku bangsa Tolaki yang merupakan suku asli dan mayoritas di jazirah Konawe, dan telah ada upaya Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap motif kain tenun adat Tolaki, antara lain Pemerintah Kabupaten Konawe mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengenakan pakaian seragam yang berbahan dasar kain tenun adat Tolaki pada setiap hari kamis, pemerintah mengadakan pameran dan memberikan bantuan, bimbingan dan pelatihan kepada pengrajin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lebih lanjut kendala-kendala yang dihadapi antara lain; minimnya dana segar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Daerah untuk melakukan pameran, pembinaan dan pelatihan tersebut serta tingkat kesadaran hukum pengrajin yang masih kurang terlebih dalam bidang hak cipta. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis berharap akan ada usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenun adat Tolaki.