ANALISIS YURIDIS TERHADAP BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

ABSTRAK Korupsi yang terjadi di indonesia belakangan ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat secara luas. Kebijakan legislasi dalam penanganan korupsi diperlukan guna memberantas tindak pidana korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kaitannya dengan beban pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi dilakukan terhadap suap menerima gratifikasi dan harta benda yang belum didakwakan. Penulisan hukum ini disusun berdasarkan metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatis, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma – dogma. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumenter. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , terdapat dalam Pasal 37; dan dalam Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana Korupsi, Beban Pembuktian Terbalik.