PELAKSANAANPEMBATALAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308K/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAANPEMBATALAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATASSERTIPIKAT TANAH HAK MILIK Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308.K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 Gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah oleh pihak yang tidak berhak, menjadikan rasa tidak aman bagi pemilik yang sebenarnya. Di Kota Madiun terjadi gugatan/sengketa atas sebidang tanah SHM No. 1814/Kejuron Surat Ukur No. 109/Kejuron/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama para Penggugat. Berdasarkan putusan MA-RI No. 2308 K/PDT/2004 tertanggal 26 Oktober 2005, keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk membatalkan sertipikat pengganti atas nama para Penggugat menjadi atas nama pemilik semula Ny. X. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan pembatalan sertipikat pengganti pada Kantor Pertanahan Kota Madiun, untuk mengkaji dan menganalisisgugatan hukum putusan MA-RI tersebut di atas sebagai alat untuk membatalkan SHM pengganti No. 1814/Kejuron tertulis atas nama para Penggugat yang dinyatakan cacatyuridis. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridisnormativegramatikal dengan spesifikasi penelitian deskriptisanalitis.Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka (library research).Data yang diperoleh diteliti, diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Madiun tidak dapat membatalkan SHM tersebut di atas dengan alasan: 1) Pembatalan SHM No. 1814/ Kejuon atas nama para penggugat B untuk dirubah menjadi atas nama pemilik semula harus diajukan oleh seluruh ahli warisalm. Ny.X. 2) Tidak amar putusan MA-RI No. 2308 K/ PDT/2004 tidak ada dictum yang isinya memerintahkan BPNCq. Kantor Pertanaman Kota Madiun untuk membatalkan SHM Pengganti tersebut. Saran: Perlu adanya reformasi birokrasi Badan Pertahanan Nasional secara nyata dan perlu peningkatan kwalitas sumber daya manusianya sehingga dapat menjalankan pelayanan publik dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik demi kepastian hukum masyarakat yang membutuhkan bukti sertipikat hak milik. Kata kunci : Pembatalan, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sertipikat Pengganti