PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK (STUDI PADA NOTARIS KOTA SEMARANG)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA YANG DIJADIKAN DASAR PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS PADA NOTARIS KOTA SEMARANG) Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mengutama kehati-hatian, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Misalnya penandatanganan akta di luar tempat kedudukan Notaris, penghadap tidak mengetahui isi akta karena sebelum ditandatangani akta tidak dibacakan oleh Notaris, penandatangan akta antara para pihak tidak dilakukan bersamaan di hadapan Notaris, dalam pengikatan jual beli Notaris tidak memeriksa sertipikat tanah yang akan di perjualbelikan, dan lain-lain.Inilah yang sering terjadi dan sampai kepada laporan ke penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum bagi notaris atas akta yang dibuat dihadapannya yang menjadi dasar penyidikan di kepolisian, berkaitan dengan kriteria suatu akta Notaris diperbolehkan untuk diperiksaan oleh penyidik, serta perlindungan hukum yang di berikan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia kota Semarang terhadap Notaris yang aktanya di periksa oleh penyidik. Hasil dari penelitian ini antara lain mengenai kriteria akta notaris yang dapat diberikan MPD untuk dapat diperiksa penyidik adalah Akta notaris tidak memuat kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap. Pihak yang menghadap Notaris tidak berkompeten dalam akta. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi diatur dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Notaris berdasarkan UU PTUN, adalah melakukan gugatan ke PTUN sebagai sengketa TUN terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MPD. Hasil penelitian ini diharapkan Majelis Pengawas Daerah lebih proaktif dalam melakukan pengawasan kepada Notaris, dan lebih selektif dalam memeriksa notaris untuk memberikan izin dapat diperiksa polisi, sehingga hanya Notaris yang benar-benar bersalah saja yang dapat diperiksa dan Notaris dapat terlindungi kedudukannya sebagai pejabat negara. Dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dugaan unsur pidana harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan Notaris untuk memberikan perlindungan hukum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris , Penyidik