TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK BAKU PADA AKTA PERJANJIAN KREDIT (Suatu Studi di Bank dan Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya)

Abstract

ABSTRAKSI TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN KONTRAK BAKU PADA AKTA PERJANJIAN KREDIT (Suatu Studi di Bank dan Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya) Penggunaan standar kontrak didalam perjanjian kredit perbankan merupakan hal yang saat ini berjadi didalam masyarakat, dalam hukum dikenal azas kebebasan berkontrak, masyarakat diberikan kebebasan seluas - luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Standar kontrak atau kontrak baku perjanjian dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak kreditur dalam bentuk draft baku yang kemudian dituangkan didalam badan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan dari Notaris didalam pembuatan kontrak baku perjanjian kredit perbankan serta bagaimana tanggung jawab dari Notaris, bila didalam pelaksanaaan akta perjanjian kredit dengan menggunakan kontrak baku terjadi cacat kehendak. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, akta perjanjian kredit merupakan akta para pihak/partij akta, dimana akta tersebut hanya memuat pernyataan-pernyataan yang telah disepakati oleh pihak yang datang ke Notaris. Notaris sebagai pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperoleh dari para penghadap. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap isi akta yang tertuang dibadan akta karena akta perjanjian kredit adalah kehendak dari para pihak, dimana Notaris hanya memeriksa kelengkapan adminsitratif untuk membuat suatu akta. Notaris yang professional hendaknya dalam menjalankan tugas jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi, juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kata kunci : Kontrak baku, Akta Notaris.