PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA (Studi tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)

Abstract

Pendaftaran Tanah di Indonesia menjadi kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa sertipikat hak atas tanah. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah sengketa mengenai tumpang tindih penguasaan dan pemilikan hak atas tanah di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dimana para pemilik tanah yaitu EW, KJ, S, UF memiliki sebidang tanah yang di buktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 152, 153, dan 156 dan tanah hak milik tersebut tumpang tindih sebagian dengan hak pakai dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah mengapa dapat terjadi tumpang tindih penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sehingga menyebabkan terbitnya sertipikat ganda di desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terhadap terbitnya sertipikat ganda dalam satu obyek tanah yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitistis didukung dengan pemahaman secara preskriptif. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan penelitian analisis kualitatif dengan pemikiran secara induktif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda adalah karena tidak adanya kejelasan inventarisasi data di Kantor Pertanahan, serta lemahnya penegakan asas-asas Pendaftaran Tanah dan Keakurasian data, serta perlindungan hukum terhadap para pihak belum terlaksana dengan baik dan maksimal karena sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia masih berpedoman pada stelsel negatif berunsur positif. Penelitian ini pada akhirnya memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo untuk melakukan perbaikan inventarisasi data dan keakuratan serta kehati-hatian dalam melaksanakan pendaftaran tanah, dan bagi para pemilik hak atas tanah untuk dapat menggunakan tanah hak miliknya dengan sebaik-baiknya sesuai asas penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak atas tanah.