RESILIENSI LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELIMA, KABUPATEN PIDIE, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

Abstract

Masyarakat kecamatan Delima, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang masih sangat kental menganut sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga Adat. Hal ini memang diatur dalam Qahun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Namun dengan perkembangan global dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri menjadi suatu tantangan terhadap resiliensi dari Lembaga Adat tersebut. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini pertama, Mengapa masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan sengketa pada Lembaga Adat dibandingkan Pengadilan Pemerintah, Kedua, Bagaimanakah resiliensi Lembaga Adat Aceh sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa akan mampu bertahan di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris berdasarkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk tesis. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran bahwa pertama, Selain karena prinsip „damai‟ dan adat istiadat yang sudah sejak turun temurun, masyarakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat karena penyelesaian melalui musyawarah bersifat sukarela, prosedur yang tepat sasaran, keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya serta pemeliharaan hubungan. Kedua, Resiliensi Lembaga Adat dimasa mendatang akan tetap bertahan dimana kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Adat tersebut masih tetap tumbuh. Juga dengan memperhatikan aspek internal dari lembaga adat tersebut yaitu pertama, Melakukan sosialisasi lembaga adat; kedua, Penguatan kapasitas perangkat (fungsionaris) lembaga adat dan Kelembagaan; ketiga, Membangun kerjasama antar lembaga; dan keempat, Komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam mendukung pelaksanaan lembaga Adat. Langkah praktis operasional untuk melaksanakan resiliensi dari Lembaga Adat dimasa mendatang dalam penelitian ini, disarankan agar bisa ditindaklanjuti dengan berbagai upaya best efforts, best practices and best service yang serius dan tegas dari semua pihak agar keberadaan dari lembaga adat ini tetap mendapatkan kepercayaan dimasyarakat Aceh.