PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Abstract

Pelaksanaan perjanjian jual beli yang sering terjadi dan menimbulkan masalah adalah terdapat salah satu pihak yang dirugikan serta adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah, dan apakah akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mampu menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat terlihat dari penuntutan pembatalan/pemutusan perjanjian; penuntutan pemenuhan perjanjian; penuntutan penggantian kerugian; pentuntutan pembatalan dan penggantian kerugian; dan penuntutan pemenuhan dan pengganti kerugian. Akibat hukum adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli adalah pembatalan perjanjian saja; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga; pemenuhan kontrak saja; pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; menuntut penggantian kerugian saja. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Wanprestasi mengakibatkan terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Para pihak yang hendak membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing-masing. Jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian, harus disesuaikan aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.