PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PADA SATUAN RUMAH SUSUN

Abstract

Di dalam pembangunan sebuah rumah susun biasanya tidak terlepas dari masalah pokok pelaksanaan proses penerbitan serifikat hak milik pada satuan rumah susun. Pada umumnya penerbitan sertifikat Hak Milik pada satuan rumah susun dikeluarkan dan didaftarkan dalam jumlah yang besar dan dengan jangka waktu yang bersamaan.Sehingga sering terjadi keterlambatan penerbitan sertifikat tersebut dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan yang telah ada. Dalam Penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah : 1) Bagaimana Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun serta Kendala dan hambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik pada satuan rumah susun ? 2) Bagaimana Kepemilikan hak atas satuan rumah susun?Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat hak milik pada satuan rumah susun apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan untuk mengetahui kepemilikan hak atas satuan rumah susun tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan menggunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya penerbitan sertifkat tersebut dimulai dengan pembuatan akta pemisahan dan kemudian disahkan oleh walikota lalu dilakukan pendaftaran haknya ke kantor pertanahan. Pada saat setelah pihak penyelenggara melakukan pendaftaran di kantor pertanahan maka sebelum dibuatkanya gambar denah pihak staff dari kantor pertanahan melakukan pengukuran di lokasi tersebut tetapi pada saat proses ini menjadi salah satu faktor yang paling sering menghambat penerbitan sertifikat tersebut. selain faktor adanya pihak yang kurang mengindahkan ketentuan yang telah disyaratkan. Kepemilikan alas hak dari rumah susun yang ada di kota semarang adalah Hak Guna Bangunan dimana para pemilik wajib memperpanjang kembali hak tersebut apabila telah habis masa berlakuknya. Saran dari hasil penelitian ini adalah bahwa kantor pertanhan dapat memperbaiki dalam siste pelayanan dan melaksanakan pelaksanaan dengan seoptimal mungkin dan meminimalisir keterlambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik pada satuan rumah susun dan adanya sosialisis pemberitahuan mengenai alas ha dari kepemilikan satuan rumah susun tersebut kepada pihak pembeli serta sosialiasi agar diadakan kewajiban dalam pembentukan PPRS.