PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah)

Abstract

Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembangunan Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah mendorong warga sekitar untuk melepaskan hak atas tanahnya namun kendalanya adalah mengenai kesepakatan ganti rugi. Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 2) Bagaimana penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan ganti rugi atas tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 20.000 / m 2 namun tuntutan warga yaitu sebesar Rp 100.000 / m 2 dan pelaksanaan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yaitu Memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan, Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan, Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat, Pemahaman tentang manfat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016 dan Menyalurkan CSR bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya. Saran kepada Pemerintah agar lebih adil dalam membuat kebijakan penyelesaian masalah ganti rugi atas tanah dan mengadakan pengawasan yang teratur kepada instasi pelaksana pembuat kebijakan sehingga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum dapat merlindungi kepastian hak atas tanahnya.