AKIBAT HUKUM ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI ANTARA PEMKOT KOTA SALATIGA DENGAN PT. MATAHARI MAS SEJAHTERA TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PASARAYA II

Abstract

Peningkatan dan pembangunan (renovasi) di kota Salatiga dengan status HPL mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guna mencari investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam renovasi pasar lama, pasar barn, pasar berdikari dan kompleks morodadi es (Pasaraya II), diadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum (tender). Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamalkan asas, prinsip dan etika dalam perjanjian. Setelah didapatkan pemenang tender maka dibuatlah perjanjian kerjasama antara Pemkot kota Salatiga dengan PT.MMS, salah satunya ditegaskan dalam perjanjian kerjasama yakni penyerahan status HGB di atas HPL dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan PT.MMS menyanggupi melaksanakan pembangunan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya SPK. Pelaksanaan perjanjian tidak dapat berjalan semestinya Sehingga muncul addendum (perjanjian tambahan) untuk melengkapi perjanjian kerjasama. Pada tahun 1995, pelaksanaan pembangunan bare dimulai oleh PT.MMS dan diselesaikan di tahun 2000. Dengan tidak berjalannya setoran retribusi kepada Pemkot merupakan wanprestasi yang dilakukan PT.MMS, sedangkan pemkot juga melakukan perbuatan wanprestasi dengan membangun lahan toko eks hasil di lahan parkir milik PT.MMS. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengutamakan norma dan nilai—nilai sebagai acuan utamanya dengan kategorisasi dan disistemisasi kesemua bahan hukum yang kemudian dianalisis melalui pendekatan interpretasi (penafsiran) yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi logis. Berdasarkan kronologis terjadinya kasus hukum dalam penelitian kemudian dihubungkan dengan sistem hukum berikut dengan peraturan perundangan yang ada. Hasil penelitian ini, bahwa Pemkot kota Salatiga dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun lahan toko eks hasil di lahan parkir mink PT.MMS sehingga muncul akibat hukum adanya wanprestasi kedua belah pihak