PERLINDUNGAN HUKUM IMPORTIR DALAM PERJANJIAN EKSPOR IMPOR BERKAITAN DENGAN ADANYA PUTUSAN ARBITRASE SINGAPURA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pdt/2009)

Abstract

Pelaksanaan transaksi jual-beli ekspor impor tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah tetang pelaksanaan perjanjian kontrak jual beli Para Xylene yang dilakukan antara PT Polyprima Karyareksa dari Indonesia selaku importir dengan Daelim Corporation perusahaan dari Korea Selatan. Permasalahan yang menjadi fokus studi dari penelitian ini antara lain adalah: 1)bagaimana perlindungan hukum importir dalam perjanjian ekspor impor berkaitan dengan adanya putusan arbitrase singapura?. 2) Apakah pelaksanaan jual beli ekspor impor dalam pembayaran menggunakan letter of credit yang disengketakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa pengadilan tidak dapat menyelesaikan perkara antara PT Polyprima Karyareksa dan Daelim Corporation dikarenakan sales contract yang telah disepakati keduabelah pihak mencantumkan bahwa Arbitrase Singapura merupakan tempat yang dipilih sebagai penyelesaian sengeketa. Namun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan adanya kewenangan bagi Hakim unutk menolak putusan Arbitrase apabila dinyatakan melawan hukum. Perlindungan Hukum bagi PT Polyprima Karyareksa masih belum diupayakan secara optimal, karena pemeriksaan persidangan arbitrase Singapura menganggap bukti yang diajukan oleh PT Polyprima Karyareksa lemah karena berupa fotocopy. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum telah terjadi dan merugikan PT Polyprima Karyareksa sehingga dasar kerugian dan tuntutan akan penegakkan keadilan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan putusan. Pada akhirnya melalui tesis ini perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi mengenai substansi antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Arbitrase sehingga dimasa yang akan datang penyelesaian sengketa perdagangan internasional dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan memenuhi syarat win-win solution.