AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM HAL PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING

Abstract

Perjanjian nominee merupakan upaya untuk memberikan kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh UUPA dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama Warga Negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahi peraturan.Perjanjian dengan menggunakan kuasa semacam itu dengan pihak Warga Negara Indonesia sebagai Nominee merupakan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum tersebut masih terjadi, akibatnya keabsahan dari perjanjian nominee tersebut dipertanyakan, serta kedudukan dari tanah akibat perjanjian nominee tersebut menjadi tidak jelas seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah perjanjian pinjam nama (nominee) dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum, dan bagaimana akibat hukum dengan diadakannya perjanjian pinjam nama (nominee) dalam hal pemilikan hak atas tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perjanjian pinjam nama (nominee) yang dilakukan Warga Negara Asing adalah untuk menghindari ketentuan larangan memiliki hak atas tanah (penyelundupan hukum), dan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak sah karena menyalahi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Notaris bertanggung gugat terhadap kerugian yang timbul akibat dari dibuatnya perjanjian nominee. Penelitian ini pada akhirnya memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan hukum yang mendetail mengenai perjanjian yang melibatkan Warga Negara Asing, bagi Notaris/PPAT untuk dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap baik kepada WNI maupun WNA yang akan menuangkan kehendak ke dalam suatu akta, serta bagi para pihak sebaiknya lebih bijaksana dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam jual beli tanah yang melibatkan Warga Negara Asing.