PELAKSANAAN LELANG PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

Abstract

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang parate eksekusi Hak Tanggungan, tetapi pada penerapannya eksekusi tersebut terkendala ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Semarang, hambatan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Semarang dan upaya mengatasinya dan Resiko-resiko yang dihadapi KPKNL Semarang dalam pelaksanaan lelang parate eksekusi hak tanggungan dan yang menanggung resikonya Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersumber pada data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Menggunakan analisa kualitatif dapat disampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Hambatan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang adalah adanya gangguan pelaksanaan lelang oleh debitor atau kuasa hukumnya dan sedikitnya peminat lelang, solusi dari masalah tersebut adalah menyerahkan eksekusi yang rawan konflik kepada pengadilan untuk dieksekusi dengan bantuan hakim, dan dibuatnya peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur tentang eksekusi Hak Tanggungan. Resiko yang timbul adanya gugatan perdata pada KPKNL Semarang, yang menanggung resiko penjual. Sarannya segera dibuat PP eksekusi hak tanggungan dan KPKNL Semarang sementara waktu tidak melakukan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan.