KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN ATAS PESAWAT UDARA DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Abstract

Problematika tentang pemberian jaminan atas pesawat udara di Indonesia belum sepenuhnya terjangkau oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Faktanya, penjaminan pesawat udara dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen atau hak istimewa bagi kreditor. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah lembaga jaminan yang digunakan atas pesawat udara sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah memenuhi kebutuhan akan pembebanan jaminan atas pesawat udara di Indonesia, dan untuk mengetahui Lembaga jaminan apakah yang seharusnya digunakan untuk pembebanan atas pesawat udara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori- teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan masih belum memberikan jalan keluar mengenai pemberian jaminan atas pesawat udara di Indonesia, dan dari keempat lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia, Hipotik adalah lembaga jaminan yang paling tepat untuk digunakan sebagai jaminan atas pesawat udara di Indonesia, akan tetapi sangat diperlukan perbaikan-perbaikan aturan sehingga tercipta aturan yang tegas mengenai prosedur penjaminan pesawat udara menggunakan hipotik. Rekomendasi yang dihasilkan dari hasil penelitian diatas yaitu bahwa ketentuan mengenai pemberian jaminan atas pesawat udara harus diatur secara lebih tegas dalam suatu Peraturan Pemerintah tentang Penerbangan atau dalam Undang-Undang Penerbangan yang diperbaharui agar dapat tercipta kepastian hukum.