JAMINAN KREDIT ATAS BARANG BERGERAK PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM TRI WAHYU UTAMA YANG BERKEDUDUKAN DI SEMARANG

Abstract

Dewasa ini, model pengikatan jaminan yang paling banyak digunakan adalah secara fidusia. Fidusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia memberikan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Upaya penyitaan yang dilakukan lembaga pembiayaan dengan “alasan” sesuai dengan klausula–klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani konsumen seringkali membuat debitor merasa dirugikan. Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: (1) Perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada debitor dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Koperasi TRI WAHYU UTAMA berkedudukan di Semarang (2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menghadapi masalah pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta Fidusianya? Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Tri Wahyu Utama yang berkedudukan di Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi debitor pada Koperasi TRI WAHYU UTAMA secara normatif bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah tidak dapat dilaksanakannya parate eksekusi oleh kreditor. Penarikan benda jaminan yang tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang tetap ataupun berdasarkan grosse akta seperti sertipikat fidusia tidak dapat dibenarkan karena melanggar undang-undang. Terhadap eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berakibat eksekusi tidak sah sehingga pihak pemberi fidusia (debitur) dapat menggugat untuk pembatalan ke Pengadilan setempat. (2) Upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta yaitu penyelesaian secara intern oleh kreditor dengan jalan melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian melalui jalur hukum, maka pihak kreditor dapat menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian.