TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Abstract

Memiliki tanah di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali merupakan daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing, namun kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing bertentangan dengan regulasi Hukum Tanah Indonesia yang diatur Pasal 21 UUPA. Lemahnya peraturan lain yang mendukung Pasal 21 UUPA tersebut membuat celah hukum bagi orang asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia Khususnya di Bali melalui Perjanjian Nominee. Ketentuan diatas dapat diambil permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana kedudukan Perjanjian Nominee di kabupaten Jembrana Provinsi Bali serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh terhadap sengketa yang timbul dari Perjanjian Nominee. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian nominee di dalam perundang-undangan indonesia dan penerapannya di lapangan serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap sengketa yang timbul dari Perjanjian Nominee Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan jenis data primer dan skunder. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dan dalam pengambilan simpulan penulis menggunakan metode simpulan secara induktif Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu Perjanjian Nominee dikalangan masyarakat digunakan untuk suatu kesepakatan antara WNI dengan WNA dalam kepemilikan hak milik atas tanah. Perjanjian Nominee dalam perundang – undangan di Indonesia belum diatur, namun dalam syarat sah nya suatu perjanjian dalam perundang – undangan di Indonesia, perjanjian ini tidak memenuhi unsur tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian nominee ini digunakan penyelesaian melalui jalur non ligitasi dan jalur ligitasi. Dalam penerapan jalur ligitasi pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara dirasa tepat karena memiliki nilai keadilan tanpa mengenyampingkan nilai kepastian hukumnya. Disarankan kepada pemerintah agar dibuatnya suatu peraturan baru yang mengatur tentang larangan terhadap Perjanjian Nominee secara khusus. Diharapkan pemerintah dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hukum perikatan.