PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMERSIALISASI PENCIPTA LAGU MELALUI KARAOKE (Studi Pada Karaoke Bandar Lampung)

Aditya Firman, Saputra (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMERSIALISASI PENCIPTA LAGU MELALUI KARAOKE (Studi Pada Karaoke Bandar Lampung). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
42Kb

Abstract

Kemajuan dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra di era informasi kini membuat hukum harus dapat bervolusi lagi untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak cipta dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Hak Cipta atas Lagu atau musik dilindungi oleh Negara sebagaimana di atur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Undang-undang tersebut di perbaharui untuk peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk semakin dapat melindungi hak si pencipta dari maraknya komersialisasi yang dilakukan oleh para pengguna lagu tanpa membayar royalti kepada si pencipta lagu. Pemungutan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ke pelaku usaha Karaoke dilakukan agar pencipta lagu mendapatkan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi, akan tetapi dalam implementasinya UU ini belum bisa mengakomodir perlindungan Lagu di Indonesia. Penarikan royalti lagu dari LMK ke rumah bernyanyi (karaoke) di Bandar lampung mengalami beberapa hambatan dalam pengimplementasianya. Berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran pengguna dan kurangnya sosialisasi akan UU Hak Cipta membuat karaoke lokal sulit untuk ditarik royalti daripada karaoke besar seperti inul vista Metode pendeketan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan royalti oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) memang dilakukan untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi si pencipta lagu. Namun banyaknya jumlah LMK dalam menarik royalti menjadikan tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pemungutan royalti lagu. Masalah ini dijawab dengan dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN ini menaungi LMK yang telah ada.Pemungutan royalti yang dahulu besaran nominalnya menjadi variable bebas dalam negosiasi pemungutan royalti kini besaran tarif sudah di ataur menurut keputusan menteri. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan keputusan menteri dalam mengatur perlindungan hukum terhadap komersialisasi lagu sudah maksimal namun di butuhkan waktu dalam menerapkanya dalam peraturan di indoensia

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Perlindungan lagu, Komersialisasi, Karaoke
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57722
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:26 Oct 2017 09:53
Last Modified:26 Oct 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page