PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PABRIK DI PT. GRAHABUANA CIKARANG TBK, KABUPATEN BEKASI.

Abstract

Perkembangan bisnis properti semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia. Investor asing juga banyak yang tertarik menanamkan modal di sektor properti dalam negeri, dengan cara membeli produk property seperti Pabrik. Kebutuhan konsumen akan kepemilikan tanah beserta bangunan pabrik diatasnya dapat diperoleh dengan pemindahan hak antara lain dengan cara melakukan perjanjian transaksi jual beli Dalam praktek jual-beli pabrik yang terjadi di PT.GRAHABUANA CIKARANG (“PT. GBC”), untuk memiliki pabrik tidak sedikit konsumen tidak selalu melakukan pembayaran secara tunai tetapi biasanya juga dilakukan dengan cara mencicil. Terhadap jual- beli yang dilakukan tidak secara Tunai dalam rangka kepemilikan Pabrik tersebut, dalam Prakteknya banyak Pihak Pengembang/Developer menerapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) baku yang di legalisasi Notaris sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB). Tentu saja terhadap penerapan PPJB tersebut juga memiliki tata cara pelaksanaan dan konsekuensi hukum tertentu. Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji lebih lanjut menenai pelaksanaan dan keabsahan PPJB Pabrik khususnya yang dibuat oleh PT. GBC di Kabupaten Bekasi serta perlindungan dan akibat hukumnya bagi para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan praktek kesehariannya pelaksanaan PPJB di PT. GBC diawali dengan penandatanganan SKP (Surat Konfirmasi Pembelian) dan diakhiri dengan peralihan hak kepemilikan (levering) dihadapan Notaris/PPAT, pelaksanaan PPJB dilaksanakan dengan menggunakan kontrak baku dibawah tangan yang di legalisasi oleh pejabat umum (Notaris). Walaupun PPJB yang digunakan adalah kontrak baku yang dibuat dibawah tangan, namun PPJB tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum yaitu berdasarkan asas konsensualisme dan Pasal 1338 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat dan disepakati menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Terhadap PPJB kontrak baku PT. GBC yang dibuat dengan akta dibawah tangan yang di legalisasi Notaris maka perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap hak-hak para pihak apabila terjadi wanprestasi diantaranya adalah syarat- syarat yang sudah ditentukan dalam PPJB itu sendiri dan secara normatif Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata.