PENERAPAN PROSEDUR HUKUM DALAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH TERHADAP PEMBIAYAAN RENOVASI RUMAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN PROSEDUR HUKUM DALAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH TERHADAP PEMBIAYAAN RENOVASI RUMAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG) Jual beli murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang sangat mendominasi pada perbankan syariah. Sistem jual beli murabahah diakui keberadaannya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, pada pembiayaan renovasi rumah menggunakan akad murabahah disertai dengan akad wakalah dalam pembelian bahan-bahan material bangunannya dan nasabah disini bertindak sebagai wakil dari Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan prosedur hukum akad murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan renovasi rumah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta kendala-kendala dan solusi penyelesaian dalam penerapannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengumpulkan secara cermat data primer dan data sekunder yang ada dilapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang untuk kemudian data yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat dipahami, dimengerti dan pada akhirnya dijelaskan dari setiap masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang belum seutuhnya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI, prakteknya akad murabahah dilaksanakan bersamaan waktunya dengan akad wakalah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Jadi disini akad wakalah harus dilaksanakan lebih dulu, setelah nasabah membeli barang-barangnya sebagai wakil Bank, akad wakalah menjadi berakhir kemudian dilakukan akad murabahah. Bank Muamalat banyak mengalami kendala dalam penerapannya terutama kendala pada peraturannya. Hukum positif Indonesia diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan perbankan syariah kedepannya agar tercipta sinkronisasi pada prakteknya di lapangan, sehingga prinsip-prinsip syariah seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa dilaksanakan dengan baik dan pada akhirnya Bank Syariah juga akan mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kata Kunci : Akad Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Renovasi Rumah, Bank Syariah