HARMONISASI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus disadari pula bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang tersusun dan teratur. Ada 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Mengenai wewenang masing-masing lembaga tersebut telah diatur didalam produk hukumnya sendiri-sendiri (Undang-Undang), sehingga tidak akan lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian ini memiliki sifat diskriptif Jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena menitik beratkan pada studi kepustakaan, pengumpulan data ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Untuk terwujudnya harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka harus ada koordinasi antara msing-masing lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Selain koordinasi, adanya kesepahaman menjadi penting untuk menghindari rivalitas yang negatif diantara sesama lembaga ini. Jika hal penting ini tidak segera diselesaikan, maka agenda pemberantasan Korupsi besar kemungkinan akan terbengkalai. Kata kunci : Harmonisasi, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi