ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014.

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014. Fungsi dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah sebagai alat untuk mengatasi apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan kepada direktur Bank dihadapan PPAT atau Notaris. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta notaris atau akta PPAT Apabila seseorang merangkap jabatan selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka tanahnya terletak di wilayah jabatannya sebagai PPAT maka ia akan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam kedudukannya selaku Pejabat akta Tanah sedangkan Jika tanahnya terletak diluar wilayah jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah maka ia akan bertindak dalam kedudukannya selaku Notaris. Permasalahan yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah penyimpangan bentuk Akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 dan Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan akibat hukum apabila akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris tidak mengacu pada pasal 38 Undang- Undang Jabatan Notaris serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar SKMHT tersebut tetap dapat dinyatakan sebagai suatu akta otentik dan dapat melindungi pihak-pihak dalam akta tersebut. Metode Yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pengolahan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Pasal 15 UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan landasan yang menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT sama-sama memiliki kewenangan dalam membuat SKMHT. Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Notaris sering harus menyesuaikan dengan kehendak BPN yang mengharuskan Notaris membuat SKMHT sesuai dengan format yang telah disediakan oleh BPN, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yang membahas bentuk akta Notaris. Hal ini menunjukkan adanya konflik kewenangan dan kepentingan dalam pelaksanaan pembuatan SKMHT oleh Notaris tersebut.